jump to navigation

Harga Hutan Indonesia Lebih Murah Dari Pisang Goreng Februari 18, 2008

Posted by salmanparisi in Berita Lingkungan.
trackback

JAKARTA–RoL–Kalangan LSM menilai pemerinah menjual murah hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan hanya mengenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 3 juta per hektar per tahun.

“Itu harga hutan termurah yang resmi dikeluarkan sepanjang sejarah negeri ini. Hanya Rp120 hingga Rp 300 per meter. PNBP itu lebih murah dari harga sepotong pisang goreng yang dijual pedagang keliling” ujar Rully Syumanda, pengkampanye hutan WALHI dalam siaran pers yang dikeluarkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Jakarta, Senin.

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008, para pemodal diberi kemewahan membabat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan pertambangan dan usaha lain, hanya dengan membayar Rp300 setiap meternya. PP ini menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi sesaat, katanya.

Menurut dia, Perusahaan asing sekelas Freeport, INCO, Rio Tinto, Newmont, Newcrest, dan Pelsart jelas diuntungkan PP ini, seperti juga perusahaan nasional macam Bakrie, Medco, Antam, dan lainnya.

Saat ini, lebih 158 perusahaan pertambangan memiliki ijin di di kawasan lindung meliputi luasan sekitar 11,4 juta hektar.

PP ini memungkinkan perusahaan tambang merubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, hanya dengan membayar Rp1,8 juta hingga Rp 3 juta per hektar.

Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air dan jalan tol. Harganya turun menjadi Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta.
Yang menyesakkan, PP ini keluar di tengah ketidakbecusan pemerintah mengurus hutan. Laju kerusakan hutan sepanjang 2005 hingga 2006 saja mencapai 2,76 juta ha.

Juga di saat musim bencana banjir dan longsor yang terus menyerang berbagai wilayah sepanjang 2000 hingga 2006, sedikitnya 392 bencana banjir dan longsor terjadi di pelosok negeri. Ribuan orang meninggal, ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi, tambah Edi Sutrisno dari Sawit Watch.

“PP ini menghina akal sehat dan akan bersangkutan serius dengan segala inisiatif kerjasama internasional dan perubahan iklim terkait sektor kehutanan, yang sedang menjadi perhatian dunia. PP ini harus segera di cabut,” tuntut Siti Maemunah, koordinator nasional JATAM.antara/republika.co.id

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: